Kedudukan Hukum Islam di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Hukum Islam dewasa ini sebagian merupakan hukum yang tidak tertulis dalam kitab perundang-undangan. Akan tetapi, menjadi hukum yang hidup,berkembang, berlaku, serta dipatuhi oleh masyarakat Islam yang berdiri sendiri disamping Undang-Undang tertulis. Hal ini merupakan keharusan sejarah untuk memenuhi kebutuhan serta hajat hidup masyarakatnya, apalagi masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam. Dari sudut filsafat amat tepatlah meninju nilai-nilai hukum Islam dan eksistensinya dalam praktek pengadilan agama.

Secara garis besar hukum Islam terbagi dua, pertama, fiqih ibadat meliputi atura tentang shalat, puasa, zakat, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dan Tuhan-Nya. Pada prinsipnya dalam masalah Ibadat, kaum muslimin menerimanya sebagai ta’abbudy . artinya diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, tanpa terlebih dahulu merasionalisasikannya. Kedua, Fiqih Mu’amalat mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, seperti perikatan, sanksi hukum dan aturan lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perseorangan maupun kemasyarakatan.

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimana pengertian dan karakteristik Hukum Islam ?

2.      Bagaimana Sejarah Perkembangan Hukum Islam ?

3.      Bagaimana kedudukan Hukum Islam di Indonesia ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam (fiqh Islam, atau syariat Islam) adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat. Istilah hukum Islam walaupun berlafazd arab (al-hukm al-Islami), namun telah dijadikan bahasa Indonesia sebagai padanan kata dari fiqh Islam, atau syariat Islam yang bersumber kepada Al-Qur’an, as sunnah, dan ijma’ para sahabat dan tabiin.

Al-Qur’an dan As sunnah melengkapi sebagian besar hukum Islam dalam bidang fiqh. Kemudian para sahabat dan tabi’in menambahkan atas hukum-hukum itu, aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Karenanya dapat kita katakan bahwa Syariat (hukum) Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.

Hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan dimanika masyarakat. Ia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam senantiasa berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabiat hukum Islam yang terus berkembang.

Hukum Islam mempunyai daerah cakupan yang luas yang meliputi segala aktifitas masyarakat yang beraneka rupa. Maka diantara hukum Islam, ada hukum-hukum ibadah, hukum-hukum perikatan (aqad), hukum-hukum yang diterapkan pada keadaan-keadaan yang dikecualikan, hukum-hukum yang berdasarkan mashlahah mursalah, hukum-hukum jihad (perang), dan tawanan, dan hukum-hukum yang berlaku dalam menyerang musuh dan mempertahankan negara.

Tercakupnya segala bidang kegiatan masyarakat dalam hukum Islam, menunjukkan bahwa Islam sangat memelihara prinsip perkembangan jamaah Islamiah sebagai suatu jamaah insaniah. Keempat segi mayarakat diperhatikan dengan sempurna yaitu 1) segi hubungan manusia dengan manusia, 2) segi hubungan manusia dengan penguasa dan hubungan mereka sebagai saudara, 3) segi hubungan masyarakat dengan Islam, 4) segi hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat lain yang tidak beragama Islam.[1]

Hukum Islam adalah Hukum yang berkarakter, ia mempunyai ciri-ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah. Karakter dan ciri-ciri khas itu ialah:

1.    Takamul (utuh)

Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku. Di dalam menghadapi asas-asas yang umum, mereka bersatu padu, walaupun dalam segi kebudayaan mereka berbeda-beda. Hukum-hukum Islam, walaupun masa berganti masa, namun tetap mempunyai karakter yang utuh, harmonis dan dinamis.

Yang dimaksud dengan takamul, ialah: “lengkap, sempurna dan bulat, yang memadukan aneka pandangan hidup .” Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan. Karenanya Hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara ushul dan furu’, satu sama lain saling melengkapi, saling menguatkan, ibarat sebatang pohon, semakin banyak cabang-cabangnya semakin kokoh dan teguh batangnya, semakin subur pertumbuhannya, semakin segar kehidupannya.

2.    Wasathiyah (Harmonis, imbang)

Hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan wasathan, jalan yang imbang tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak berat pula ke kiri mementingkan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori wasathiyah, menyelaraskan diantara kenyataan dari fakta  dengan ideal dari cita-cita. Hal ini tergambar di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’[4]: 129.

Ÿxsù (#qè=ŠÏJs? ¨@à2 È@øŠyJø9$# $ydrâ‘x‹tGsù Ïps)¯=yèßJø9$$x. 4

Artinya: karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terbengkalai.

Wasath dalam Al-Qur’an senantiasa dipergunakan pada kedudukan yang paling baik di antara 3 kedudukan, yaitu: ifrath, I’tidal dan tafrith.

Keimbangan hukum Islam nampak terlihat dan tergambar antara lama dan baru, antara Barat dan Timur, antara masa dahulu dan masa kini. Pohonnya kokoh teguh, tidak goncang dan berubah, tetapi cabang dan ranting senantiasa berkembang. Hukum Islam tidak beku akan tetapi cair, terletak pada keduanya. Hukum Islam terletak antara pikiran-pikiran manusia yang cenderung kepada kebendaan dan pikiran-pikiran yang cenderung kepada kejiwaan. Hukum Islam tidak bersifat kapitalistis dan tidak bersifat marxistis, tidak terlalu mementingkan individu, sebagaimana tidak mementingkan rohaniah. Oleh karenanya, kebudayaan dan kesenian dalam Islam tidak boleh menyalahi agama dan norma akhlak.

3.    Harakah (Dinamis)

Harakah bermakna dinamis (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman). Dari segi harakah, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan.

Hukum Islam dalam gerakannya menyertai perkembangan manusia, mempunyai kaidah asasiyah, yaitu ijtihad. Ijtihadhah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.

Teori takamul, wasathiyah dan harakah itulah yang menjiwai sejarah perkembangan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Maka karenanya dalam menghadapi pergolakan zaman serba modern ini kita harus berusaha dengan menggunakan teori takamul membetulkan paham-paham yang keliru dan harus mengaitkan cabang dengan asalnya.

Hukum Islam tidak memungkiri kenyataan segala sesuatu yang terjadi, baik kenyataan pada diri pribadi seseorang, kehidupan dalam sesuatu masyarakat, maupun keadaan yang menghayati kehidupan dalam suatu masa dengan tetap memelihara pendirian pokok.[2]

B.     Sejarah Perkembangan Hukum Islam

Terdapat empat periode dalam perkembangan sejarah hukum Islam,

1.      Periode Pertumbuhan

Periode ini berlangsung selama 20 tahun dan beberapa bulan, yang dibagi dua masa: Pertama, ketika Nabi masih berada di Makkah melakukan dakwah perorangan secara sembunyi-sembunyi dengan memberikan penekanan kepada aspek tauhid. Kemudian diikuti dengan dakwah terbuka. Masa ini berlangsung kurang lebih 13 tahun dan sedikit ayat-ayat hukum yang diturunkan. Kedua, sejak Nabi hijrah ke Madinah (16 juni 622 M). pada masa ini terbentuklah Negara Islam yang dengan sendirinya memerlukan seperangkat aturan hukum untuk mengatur sistem masyarakat Islam Madinah. Oleh karena itu, sejak masa ini secara berangsur-angsur wahyu Allah mulai berisi hukum-hukum, baik karena suatu peristiwa kemasyarakatan yang memang memerlukan penanganan yuridis dari Nabi, ataupun karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Pada masa ini hukum Islam lebih bersifat praktis realistis, dalam arti kaum muslimin mencari hukum dari suatu peristiwa yang betul-betul terjadi. Sumber hukum pada periode ini adalah Al-Qur’an dan Hadis. 

2.      Periode Sahabat

Periode ini bermula pada tahun 11 H (sejak Nabi wafat) sampai akhir abad pertama hijriah (101 H). pada masa ini daerah kekuasaan Islam semakin luas, meliputi beberapa daerah di luar semenanjung Arabia, seperti Mesir, Syiria, Irak, dan Iran (Persia). Di periode ini kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Qur’an dan Hadis. Hanya saja tidak semua orang dapat memahami materi atau kaidah hukum yang terdapat pada kedua sumber itu secara benar. Karena, pertama,baik karena tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama maupun karena masa atau pergaulan mereka yang tidak begitu dekat dengan Nabi. kedua,belum tersebar luasnya materi atau teori-teori hukum itu di kalangan kaum muslimin akibat perluasan daerah. Ketiga, banyaknya peristiwa hukum baru yang belum pernah terjadi pada masa Nabi yang ketentuan hukumnya secara pasti tidak ditemukan dalam nash syara’.

Di dorong oleh ketiga hal tersebut, para sahabat merasa dituntut untuk memberikan jawaban terhadap segala tantangan yang perlu dijelaskan, memberi tafsiran terhadap ayat atau hadis serta memberi fatwa tentang kasus-kasus yang terjadi pada masa itu tapi tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam nash yaitu melakukan ijtihad. Sumber hukum pada masa sahabat ini adalah Al-Qur’an, Hadis, dan Ijtihad.

3.      Periode Kesempurnaan

Periode ini disebut juga sebagi periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Pada masa ini hukum Islam (fiqh) mengalami kemajuan yang pesat sekali. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan dengan intensif, baik berupa penulisan hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi’in, tafsir Al-Qur’an, kumpulan pendapat imam-imam fiqh, dan penyusunan Ilmu-ilmu fiqh, seperti Imam Syafi’i dengan kitabnya al-Umm atau Ar-Risalah, dan Imam Malik dengan kitabnya Al-Muaththa’.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pesatnya perkembangan hukum Islam pada periode ini, adalah sebagai berikut:

a.       Adanya perhatian khalifah yang besar terhadap hukum Islam

b.      Adanya kebebasan berpendapat dan berkembangan diskusi di kalangan ulama

c.       Telah terkodifikasinya Al-Qur’an (pada masa khalifah al-Rasyidin), hadis (pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) dari dinasti Bani Umayyah, tafsir dan ilmu tafsir pada abad pertama hijriah dan dirintis oleh Ibnu Abbas dan muridnya Mujahit.

4.      Periode Kemunduran

Periode kemunduran ini memakan waktu Sembilan setengah abad. Pada periode ini, pemerintah Bani Abbasiyah, akibat berbagai konflik politik dan beberapa faktor sosiologis, dalam keadaan lemah. Banyak daerah yang melepaskan diri dari kekuasaannya dan mendirikan kerajaan sendiri, seperti Bani Samani di Turkistan (874-999 M), dan Bani Ikhsyidi di Makkah (935-1055 M).

Ulama pada masa ini sudah lemah kemauannya untuk mencapai tingkat mujtahid mutlak sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka. Situasi kenegaraan yang berada dalam konflik dan keregangan ternyata sangat berpengaruh kepada kegairahan ulama yang mengkaji ajaran Islam langsung dari Al-Qur’an dan Hadis. Mereka merasa puas hanya dengan mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada, dan mengikatkan diri kepada pendapat tersebut ke dalam mazhab-mazhab fiqhiyah. Sikap seperti inilah yang kemudian mengantarkan dunia Islam ke alam taklid, kaum muslimin terperangkap ke dalam pikiran yang statis.

5.      Periode kebangunan kembali

Pada periode ini, umat Islam menyadari kemunduran dan kelemahan mereka yang sudah berlangsung semakin lama. Kesadaran itu muncul ketika Napolean Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1798 M. kejatuhan Mesir ini menyadarkan umat Islam betapa lemahnya mereka dan betapa di dunia barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi dunia Islam. Dari sinilah kemudian muncul gagasan dan gerakan pembaruan dalam Islam, baik di bidang pendidikan, ekonomi, militer, dan sosial.

Gerakan pembaruan ini cukup berpengaruh pula terhadap perkembangan fiqh atau hukum Islam. Mereka berseru agar umat Islam meninggalkan taklid dan kembali pada Al-Qur’an dan hadis. Mereka inilah yang disebut sebagai gologan salaf, seperti Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia, Muhammad Al-Sanusi di Libya dan Maroko, Jamaludin Al-Afgani dan Muhammad Abduh.

Periode kebangunan ini antara lain, ditandai dengan disusunnya kitab Al-Majallat al-ahkam al-‘Adliyat di akhit abad ke 13 H, mulai 1285 H-1293H (1869-1876 M). kitab ini disusun atas dasar keinginan pemerintah kerajaan Turki Usmani untuk menyusun fiqh dalam bentuk undang-undang yang diberlakukan di negaranya. Kitab ini merupakan Kitab undang-undang pemerintah Turki Usmani pada tahun 1293 H atau 1876 M. kitab ini bercorak mazhab Hanafi, tapi tidak berarti harus terkait kepada mazhab hanafi. Dalam beberapa persoalan tertentu diambil dari mazhab-mazhab yang berbeda. Misalnya mengenai pengampunan dan barang yang dirampas ketentuan hukumnya diambil dari mazhab Syafi’i, kewengan transaksi jual beli bersyarat diambil dari mazhab Ibnu Syubrumah.[3]

C.    Kedudukan Hukum Islam di Indonesia

Upaya melaksanakan hukum Islam kaitannya dengan sistem hukum positif di Negara Indonesia atau Negara hukum Islam dan Negara sudah banyak ditulis. Hal ini, mau tidak mau harus merujuk terhadap beberapa undang-undang yang mencerminkan atau menunjukkan kepada kita yang sarat dengan hukum Islam. Oleh karena itu, UU tentang Zakat, PP tentang perwakafan, UU tentang Haji, dan kompilasi hokum Islam (KHI), mengisi pelaksanaan hukum Islam dengan sistem hukum Nasional, atau disebut hukum Islam yang telah menjadi hukum nasional.

Dari peraturan perundang-undangan diatas, tampak bahwa dimasa pemerintahan Hindia Belanda, hukum Islam telah diakui eksistensinya sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang indonesia, terutama mereka yang beragama Islam dan perumusan-perumusan, ketentuan-ketentuan itu dalam perundang-undangan ditulis satu nappas dan sejajar dengan hukum adat.  Sejalan dengan berlakunya hukum Islam itu pemerintahan Hindia Belanda membentuk Pengadilan Agama, dan berdiri pula Pengadilan Negeri. Kemudian diiringi terbentuknya Pengadilan Tinggi agama (Mahkamah Syar’iyyah), yang berfungsi sebagai Pengadilan Tinggi Banding.

Pada periode kedua pemerintahan Hindia Belanda terjadi perubahan secara sistematis Regeerings Reglement Stbl. 1885 No. 2 menjadi Wet op de Staats Inrichting van Nederlands Indie atau  Staats Regelingatau IS pada tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416) seterusnya dengan Stbl. 1929 No. 221, dimana dinyatakan hukum Islam tidak lagi mempunyai kedudukan yang tersendiri.  Hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi 2 syarat, yaitu sebagai berikut:

1.      Norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat)

2.      Hukum Islam itu tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka berdasarkan  Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaan UUD 1945 maka kedudukan hukum Islam telah mulai mantap dan berkembang karena hukum Islam pada pokoknya adalah hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah Negara Pancasila. Hukum Islam ini diakui sebagai hukum Tuhan dapat dilihat dari pernyataan Noel J Coulson, bahwa dikatakan does not grow out of ... an avolving society as is the case with system but is imposed from above.

Kedudukan hukum Islam semakin bertambah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.

Perlu kita sadari bahwa hukum kita tentang hak dan kewajiban anak, hukum politik dan politik hukum, hukum dagang, dan lain-lain masih banyak yang berasal dari peninggalan belanda. Hukum Islam harus mampu berbicara mngenai hal tersebut, dan tidak ada alasan untuk takut terhadap hukum Islam seperti pada zaman Orde Lama dan Orde Baru yang masih menegakkan politik “Islam Phobia”. Satu hal yang dapat menjadi bukti sekaligus contoh adalah menjadikan hukum Islam menjadi hukum barat yang modern tanpa ada keengganan atau penolakan lantaran dari Islam. Hukum yang berasal dari Islam yang kemudian dikemas menjadi “made in barat” itu tidak sedikit. Nilai-nilai HAM yang kini kita hanya tahu dari barat pada dasarnya banyak yang berasal dari hukum Islam. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia dilandasi oleh dua pendekatan, yaitu:

a.    Pendekatan Formal atau Normatif

Menurut pendapat ini, hukum Islam harus diterapakan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau sudah masuk Islam. Istilah “positivisasi hokum Islam” tidak akan popular, kecuali berarti bahwa mereka yang beragama Islam harus dengan serta merta menjalankan atau dipaksakan untuk menerima hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dapat diposisikan sebagai pengontrol.

b.     Pendekatan Kultural

Menurut pendapat ini, yang terpenting bukan formalisme penerapan hukum Islam atau dengan pendekatan normatif idiologis. Namun penyerapan nilai-nilai hukum Islam kepada masyarakat itulah yang justru lebih penting. Dengan demikian harus dimulai juga dengan menyerap nilai-nilai hukum universal dalam kerangka kemasyarakatan yang proporsional. [4]

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Hukum Islam (fiqh Islam, atau syariat Islam) adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat. Istilah hukum Islam walaupun berlafazd arab (al-hukm al-Islami), namun telah dijadikan bahasa Indonesia sebagai padanan kata dari fiqh Islam, atau syariat Islam yang bersumber kepada Al-Qur’an, as sunnah, dan ijma’ para sahabat dan tabiin.

Hukum Islam adalah Hukum yang berkarakter, ia mempunyai ciri-ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah. Karakter dan ciri-ciri khas itu ialah, Takamul (utuh), Wasathiyah (Harmonis, imbang), dan Harakah (Dinamis).

Para ahli membagi sejarah perkembangan hukum Islam kepada beberapa periode: pertama, periode pertumbuhan. Kedua, periode sahabat dan tabi’in. Ketiga, periode kesempurnaan. Keempat, periode kemunduran. kelima, periode pembangunan kembali mulai dari terbitnya buku itu sampai sekarang.

Upaya melaksanakan hukum Islam kaitannya dengan sistem hukum positif di Negara Indonesia atau Negara hokum Islam dan Negara sudah banyak ditulis. Hal ini, mau tidak mau harus merujuk terhadap beberapa undang-undang yang mencerminkan atau menunujukkan kepada kita yang sarat dengan hokum Islam. Oleh karena itu, UU tentang Zakat, PP tentang perwakafan, UU tentang Haji, dan kompilasi hukum Islam (KHI), mengisi pelaksanaan hukum Islam dengan sistem hukum Nasional, atau disebut hukum Islam yang telah menjadi hukum nasional.

B.     Saran

Dengan penyusunan makalah ini, kami menyadari bahwa banyak kekurangan. Kami meminta kritik dan saran pada pembaca. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita.

---

[1] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013, hal 21-25.

[2] Ibid., hal 63-66

[3] Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, PT RajaGravindo Persada, Jakarta, 2012, hal 54-67.

[4] Yasin, Kaidah-Kaidah Ushul Fiqih,Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal 223-230.